Mahasiswa Geruduk Ciceri Serang: RUU TNI Ditolak!

Kursusmobil.com Assalamualaikum semoga kita selalu dalam kebaikan. Saat Ini aku mau menjelaskan apa itu Berita secara mendalam. Konten Informatif Tentang Berita Mahasiswa Geruduk Ciceri Serang RUU TNI Ditolak Pastikan Anda mengikuti pembahasan sampai akhir.

Gelombang demonstrasi mahasiswa mengguncang Kota Serang, Banten, pada Kamis, 20 Maret 2025, sebagai respons terhadap pengesahan revisi Undang-Undang (UU) TNI yang kontroversial. Para demonstran, yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa, menyuarakan kekhawatiran mendalam tentang potensi kembalinya peran militer dalam ranah sipil, sebuah isu yang membangkitkan kenangan pahit era Orde Baru.

Aksi unjuk rasa yang terpusat di simpang Ciceri, Kota Serang, ini menjadi simbol perlawanan terhadap undang-undang yang dianggap mengancam kebebasan sipil dan nilai-nilai demokrasi. Massa aksi, dengan semangat membara, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membatalkan UU TNI yang baru disahkan tersebut.

Tarpi Setiawan, salah seorang koordinator aksi, dengan lantang menyatakan bahwa UU TNI ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Ia menekankan bahwa undang-undang ini berpotensi mengembalikan kontrol militer dalam urusan sipil, sebuah langkah mundur yang tidak dapat diterima.

Orasi-orasi yang berapi-api bergema di tengah aksi demonstrasi, menyuarakan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh militer. Massa aksi bahkan berani menutup arus lalu lintas dari keempat arah di simpang Ciceri, sebagai bentuk protes yang lebih tegas dan nyata.

Bensu, seorang demonstran lainnya, mengungkapkan kekhawatiran mendalam tentang kembalinya memori kelam Orde Baru, di mana TNI memiliki peran yang sangat besar dalam jabatan-jabatan sipil. Ia berpendapat bahwa pengesahan UU TNI ini merupakan sebuah kemunduran besar bagi Indonesia, mengembalikan negara ini ke masa lalu yang penuh dengan represi dan pembatasan kebebasan.

Aksi demonstrasi ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebebasan sipil dan demokrasi. Para mahasiswa berharap bahwa suara mereka akan didengar oleh para pembuat kebijakan, dan bahwa UU TNI yang kontroversial ini akan segera dibatalkan.

Pihak kepolisian, yang bertugas mengamankan jalannya aksi demonstrasi, melakukan pengalihan arus lalu lintas dari keempat arah di simpang Ciceri. Langkah ini diambil untuk menghindari kemacetan yang lebih parah dan memastikan keselamatan para demonstran serta pengguna jalan lainnya.

Revisi UU TNI ini memang menuai kontroversi sejak awal pembahasannya. Banyak pihak yang khawatir bahwa undang-undang ini akan memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada militer, sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan antara kekuatan sipil dan militer dalam negara demokrasi.

Kritik terhadap UU TNI ini juga datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis HAM, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka berpendapat bahwa undang-undang ini tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI yang telah berjalan selama ini, dan bahkan dapat mengancam supremasi sipil.

Pemerintah dan DPR, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengesahan UU TNI, berdalih bahwa undang-undang ini diperlukan untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Mereka juga menjamin bahwa undang-undang ini tidak akan mengganggu kebebasan sipil dan demokrasi.

Namun, jaminan ini tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran masyarakat. Aksi demonstrasi di Kota Serang ini menjadi bukti bahwa masih banyak pihak yang meragukan niat baik pemerintah dan DPR dalam pengesahan UU TNI ini.

Perdebatan tentang UU TNI ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Masyarakat sipil akan terus mengawasi implementasi undang-undang ini, dan akan terus menyuarakan aspirasi mereka jika merasa bahwa undang-undang ini mengancam kebebasan dan demokrasi.

Selain aksi demonstrasi, berbagai upaya hukum juga sedang dipertimbangkan untuk membatalkan UU TNI ini. Beberapa pihak berencana untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dengan harapan bahwa undang-undang ini akan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Kasus UU TNI ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak tentang pentingnya melibatkan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan. Pemerintah dan DPR harus lebih transparan dan akuntabel dalam merumuskan undang-undang, dan harus mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat sipil juga harus terus aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan yang konstruktif. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, di tengah hiruk pikuk aksi demonstrasi dan perdebatan tentang UU TNI, detikcom bersama POLRI mempersembahkan ajang penghargaan kepada sosok polisi teladan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para anggota kepolisian yang telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Ajang penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para anggota kepolisian lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, ajang ini juga diharapkan dapat meningkatkan citra positif kepolisian di mata masyarakat.

Berikut adalah tabel yang merangkum poin-poin penting dari artikel ini:

Tanggal	Peristiwa	Lokasi
20 Maret 2025	Aksi Demonstrasi Menolak UU TNI	Simpang Ciceri, Kota Serang, Banten
-	Pengesahan Revisi UU TNI	-
-	Ajang Penghargaan Polisi Teladan	-

Kesimpulan: Pengesahan UU TNI memicu gelombang protes dan kekhawatiran tentang kembalinya peran militer dalam ranah sipil. Masyarakat sipil terus berjuang untuk menjaga kebebasan dan demokrasi, sementara upaya hukum dan ajang penghargaan menjadi bagian dari dinamika sosial yang kompleks.