Usulan 6 Menko Kabinet Prabowo Minta Tambahan Anggaran

Kursusmobil.com Selamat datang di tempat penuh inspirasi ini. Di Sini aku mau menjelaskan Berita yang banyak dicari orang. Review Artikel Mengenai Berita Usulan 6 Menko Kabinet Prabowo Minta Tambahan Anggaran Segera telusuri informasinya sampai titik terakhir.

Jakarta, 8 Juli 2025 - Enam Menteri Koordinator (Menko) dari Kabinet Merah Putih menghadap Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada hari Senin, 7 Juli 2025, untuk mengajukan usulan penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026. Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Ketua Banggar, Said Abdullah, di ruang rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta.

Masing-masing Menko menyampaikan kebutuhan anggaran di kementerian yang mereka pimpin, kecuali Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sedang mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di Brasil. Berikut adalah rangkuman usulan anggaran dari masing-masing Menko:

1. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (AHY)

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar untuk tahun 2026. AHY menjelaskan bahwa pagu indikatif anggaran Kemenko yang dipimpinnya pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 115,7 miliar. Penambahan ini diajukan untuk mendukung program manajemen dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

AHY merinci bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk belanja pegawai, operasional dasar, dan pemeliharaan kantor. Ia juga menyoroti bahwa pagu indikatif yang ada belum mencukupi untuk melaksanakan dukungan manajemen dan koordinasi kebijakan secara optimal. Realisasi anggaran Kemenko Infrastruktur hingga 4 Juli 2025 mencapai 51,01% dari pagu indikatif sebesar Rp 210,9 miliar, dengan realisasi sebesar Rp 107,5 miliar.

AHY juga menjelaskan bahwa pagu anggaran yang efektif pada tahun 2025 untuk Kemenko Infrastruktur adalah Rp 210,9 miliar. Dengan rincian, Rp 72,5 miliar untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan) dan Rp 43,2 miliar untuk belanja operasional. Operasional pegawai sendiri membutuhkan Rp 95,1 miliar.

2. Menko Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam)

Budi Gunawan (BG) mengusulkan tambahan anggaran yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp 728,8 miliar untuk tahun 2026. Budi menjelaskan bahwa pagu indikatif Kemenko Polkam pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 126,5 miliar. Namun, angka ini belum mencakup belanja untuk melaksanakan tugas koordinasi yang menjadi inti dari mandat Kemenko Polkam.

Usulan tambahan anggaran tersebut mencakup program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 195,3 miliar. Alokasi anggaran terbesar dari program ini akan digunakan untuk pembangunan command center sebesar Rp 250 miliar. Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk koordinasi politik dalam negeri (Rp 29 miliar), koordinasi politik luar negeri (Rp 23,5 miliar), koordinasi pertahanan negara dan kesatuan bangsa (Rp 34,5 miliar), koordinasi keamanan dan ketertiban (Rp 41,3 miliar), koordinasi komunikasi dan informasi (Rp 30 miliar), Kompolnas (Rp 20 miliar), dan Komisi Kejaksaan (Rp 12 miliar).

Budi menekankan bahwa fungsi koordinasi merupakan inti peran dari Kemenko Polkam sebagai pengampu operasional lintas sektor dan kementerian lembaga. Ia juga menambahkan bahwa alokasi anggaran yang ada saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sebuah kementerian koordinator untuk membayar gaji dan keperluan perkantoran. Operasional perkantoran sendiri membutuhkan Rp 31,4 miliar.

3. Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)

Pratikno mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 207,218 miliar untuk tahun 2026. Pratikno menjelaskan bahwa total kebutuhan anggaran yang dirancang untuk tahun 2026 adalah Rp 314 miliar lebih, sementara total pagu indikatif untuk tahun 2026 adalah Rp 106,8 miliar. Dengan demikian, terdapat kekurangan sebesar Rp 207,218 miliar.

Pratikno juga menyoroti pemanfaatan penggunaan artificial intelligence (AI) dan penurunan stunting sebagai program unggulan di Kemenko PMK.

4. Menko Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Menko Kumham)

Yusril Ihza Mahendra mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 100,609 miliar untuk tahun 2026. Yusril menjelaskan bahwa pagu indikatif Kemenko Kumham pada tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp 124,633 miliar. Ia juga menyoroti adanya penurunan anggaran dari yang sebelumnya disepakati pada tahun 2025, yaitu sebesar 4,4%.

Yusril menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2025, Kemenko Kumham awalnya mendapatkan anggaran sebesar Rp 9 miliar. Realisasi anggaran hingga 7 Juli 2025 adalah sebesar Rp 38 miliar atau 18,74% dari pagu akhir anggaran 2025. Yusril juga menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Kemenko Kumham Imipas.

Yusril menambahkan bahwa untuk mencapai seluruh program yang ingin dilakukan pada tahun 2026, pihaknya mengusulkan agar belanja non-operasional dan belanja modal dapat ditambahkan sejumlah Rp 100,609 miliar untuk menambahi pagu anggaran.

5. Menko Koordinator Bidang Pangan

Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 272 miliar untuk tahun 2026. Zulhas menjelaskan bahwa pagu indikatif Kemenko Pangan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 137 miliar. Dengan demikian, diperlukan tambahan sebesar Rp 272 miliar, sehingga total pagu anggaran yang diusulkan untuk tahun 2026 adalah Rp 410 miliar.

Zulhas juga menekankan bahwa penambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memonitor langsung kebutuhan pangan di daerah-daerah.

6. Menko Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM)

Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 276,1 miliar untuk tahun 2026. Cak Imin menjelaskan bahwa Kemenko PM memerlukan anggaran sebesar Rp 500,1 miliar pada tahun 2026, sementara pagu indikatif untuk tahun 2026 saat ini adalah sebesar Rp 223,9 miliar.

Cak Imin berkelakar bahwa jika anggaran Kemenko PM ditambah, kemiskinan di Indonesia dapat berkurang. Ia juga menambahkan bahwa Kemenko PM membawa misi penting untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia bebas kemiskinan dan menjadi bangsa yang produktif. Kebutuhan tersebut hanya terpenuhi sebesar Rp 223 miliar dari pagu indikatif untuk belanja perkantoran dan operasional, bukan anggaran program.

Dengan usulan-usulan ini, diharapkan DPR dapat mempertimbangkan kebutuhan anggaran masing-masing Kemenko untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah di tahun 2026.

Itulah pembahasan tuntas mengenai usulan 6 menko kabinet prabowo minta tambahan anggaran dalam berita yang saya berikan Silakan eksplorasi topik ini lebih jauh lagi selalu bersyukur atas pencapaian dan jaga kesehatan paru-paru. Ayo ajak orang lain untuk membaca postingan ini. Terima kasih telah meluangkan waktu